Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengunjungi Tim Pengawas (Timwas) DPR RI untuk membahas langsung berbagai isu penting terkait persiapan Haji 2025. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan kekhawatiran soal transparansi dana haji dan menjelaskan rencana perbaikan layanan jemaah.
Ia menegaskan komitmen BPKH untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. BPKH, menurutnya, telah mengatur ulang skema investasi dan memastikan aliran dana digunakan secara efisien untuk kebutuhan ibadah haji. Ia juga melaporkan kemajuan kerja sama dengan mitra di Arab Saudi, termasuk penyedia transportasi dan akomodasi.
Selain keuangan, Kepala BPKH mengangkat isu layanan lapangan. Ia mendorong peningkatan fasilitas di Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Ia juga meminta perhatian khusus untuk transportasi antar lokasi ibadah yang tahun sebelumnya masih bermasalah.
Timwas DPR merespons dengan cepat. Mereka mengajukan pertanyaan tajam seputar nilai manfaat, kesiapan logistik, dan penggunaan anggaran. Beberapa anggota DPR bahkan mendesak BPKH untuk membuka data realisasi anggaran secara lebih rinci.
Kepala BPKH menyambut kritik itu dengan terbuka dan berjanji memperkua`t pelaporan secara berkala. Ia juga mengajak DPR mengawal bersama proses evaluasi dan perencanaan haji agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Pertemuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memperbaiki penyelenggaraan haji. Dengan kerja sama livechat medusa88 yang kuat, mereka bertekad memberikan layanan terbaik bagi jemaah Indonesia di musim Haji 2025.